Henk Ngantung, Lekra dan Seni yang Berpihak

24 Januari 2026

“Henk, bukan hanya sebagai pelukis, tetapi sebagai figur kebudayaan. Dalam keseharian, ia dikenal sederhana. Lebih senang berbincang tentang komposisi dan cahaya ketimbang jabatan. Teman-temannya mengenangnya sebagai pribadi yang tekun dan mudah tersentuh oleh cerita orang lain—sopir becak, pedagang kaki lima, buruh pelabuhan.”

Penulis: Denni Pinontoan

PAGI Jakarta pada awal 1960-an kerap dimulai dengan debu. Debu dari jalan yang dilebarkan, dari bangunan yang diruntuhkan, dari mimpi besar sebuah ibu kota muda yang sedang belajar menatap dunia. Di tengah kota yang berisik oleh mesin dan slogan revolusi itu, ada seorang lelaki kurus dengan mata pelukis—mata yang terbiasa mengukur cahaya dan bayangan—yang lebih sering memandang tembok, pohon, patung, dan manusia sebagai komposisi visual. Namanya Henk Ngantung. Di meja kerjanya, sketsa-sketsa kota berserakan: garis lengkung lengan yang melambaikan tangan, sosok-sosok manusia yang dibuat untuk menyambut, bukan menghardik. Di luar, Jakarta sedang dipahat menjadi lambang.

Henk Ngantung bukan gubernur seperti yang lazim dibayangkan. Ia tidak datang dari barak, tidak pula dari jenjang birokrasi panjang. Ia datang dari kanvas. Dari dunia seni rupa yang keras, miskin, dan sering kali tak ramah pada kompromi. Namun justru karena itulah Presiden Sukarno menaruhnya di jantung kekuasaan ibu kota. Jakarta, bagi Sukarno, bukan sekadar pusat administrasi; ia adalah panggung simbolik republik.

Kota itu “harus menawarkan, menyampaikan, dan menciptakan bentuk-bentuk simboliknya sendiri,” tulis antropolog Peter J.M. Nas kemudian dalam bukunya Urban symbolism, terbit tahun 1993.

Nas menegaskan, tantangan utama itu berada di tangan seorang pelukis bernama Henk Ngantung. Nama Henk muncul di koran-koran Eropa dan Indonesia jauh sebelum ia duduk di kursi wakil gubernur. Ia dikenal sebagai seniman yang mengangkat kota dan rakyat kecil ke permukaan kanvas—sebuah pilihan estetik yang kelak berkelindan dengan politik.

Ketika Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) menggelar konferensi kebudayaan nasional pertamanya pada Juli 1955, Preangerbode mencatat Henk sebagai salah satu tokoh penting generasi muda pekerja budaya 1945. “Di antara para perwakilan … terdapat tokoh-tokoh terkenal seperti Henk Ngantung,” tulis surat kabar itu.

Media masa itu mensejajarkan Henk dengan pelukis Sudjojono dan Sudharnoto. S. Sudjojono (1913–1985) adalah pelukis legendaris yang dikenal sebagai Bapak Seni Rupa Modern Indonesia karena memperkenalkan modernitas seni rupa yang berpijak pada realitas sosial bangsa. Melalui konsep jiwa ketok atau “jiwa tampak”, ia menegaskan identitas seni Indonesia yang jujur, kontekstual, dan berakar pada pengalaman rakyat. Prohar Sudharnoto (1925–2000) adalah komponis dan ilustrator film Indonesia yang dikenal luas sebagai penggubah lagu Garuda Pancasila. Pada masa pemerintahan Soekarno, ia aktif sebagai seniman yang tergabung dalam Lekra dan berperan dalam perkembangan seni musik nasional. Henk, ia bukan sekadar pelukis pameran; ia organisator, juru bicara zaman, dan—tanpa banyak disadari publik—perancang simbol.

Henk Ngantung (Koleksi Tropen Musem)

Anak Manado yang Menggambar Republik

Henk Ngantung lahir di Manado, pada 1 Maret 1921. Manado adalah sebuah kota pelabuhan di ujung utara Sulawesi yang sejak awal abad ke-20 hidup dalam persilangan: zending Protestan, pendidikan Belanda, musik gereja, dan rasa ingin tahu yang dibentuk oleh laut. Ia diberi nama Hendrikus Joel Hermanus Ngantung. Ayahnya bernama Joel Hermanus Ngantung dan ibunya Maria Magdalena Rantung, sebuah keluarga Kristen terdidik yang memandang disiplin, kerja keras, dan pendidikan sebagai jalan hidup.

Anak lelaki bernama Hendrikus—kelak dikenal sebagai Henk—mengisi kertas dengan garis-garis manusia, perahu, dan wajah-wajah yang ia lihat di pasar dan dermaga. Dunia sekitarnya tidak menuntutnya menjadi seniman, tetapi ia tumbuh dengan keyakinan bahwa tangan bisa berbicara, bahwa garis dapat menjadi bahasa.

“Henk Ngantung, putra seorang pejabat di pemerintahan Belanda, dibesarkan dalam tradisi aristokrat. Ia menerima pendidikan berbahasa Belanda, lulus dari sekolah lanjutan (MULO),” tulis Claire Holt dalam Art in Indonesia (1967).

Menurut Holt, Henk telah melukis sejak usia muda, meskipun sempat ditentang oleh orang tuanya. Ia pertama kali belajar dengan Bossardt dan juga di Bandung dengan pelukis Austria Rudolf Weinghart. Ngantung mengembangkan tekniknya dengan cepat selama pendudukan Jepang bersama para pelukis lain di Pusat Kebudayaan.

Obed Bima Wicandra, dalam bukunya Henk Ngantung: Saya Bukan Gubernurnya PKI (2018) menjelaskan, kematangan seninya terbentuk di Bandung pada akhir 1930-an. Selain dengan para gurunya, ia juga bergaul dengan Affandi. Affandi Koesoema (1907–1990) adalah Maestro Seni Lukis Indonesia yang dikenal luas di tingkat internasional berkat gaya ekspresionis-romantisnya yang khas, aktif berpameran di berbagai negara sejak 1950-an, dan sangat produktif dengan lebih dari 2.000 karya lukisan.

Dari pengalaman itu, Henk menyerap disiplin teknis seni Barat sekaligus kepekaan sosial yang kuat. Ketika ia kemudian terlibat dalam Persagi, Lekra, dan politik nasional, seni baginya tidak pernah terpisah dari ruang publik.

Pada tahun 1943, yaitu di zaman Jepang, tulis Agus Dermawan T dalam Bukit bukit Perhatian (2004), pada sebuah pameran yang diadakan Keimin Bunka Sidosho, Bung Karno menatap sebuah lukisan yang menggambarkan orang-orang berlatih memanah. Lukisan itu adalah karya Henk Ngantung.

“Lukisan bagus. Ini sebuah simbol bangsa Indonesia yang terus, terus dan terus bergerak maju. Paulatim longius itur!” kata Bung Karno seperti direkam Agus.

Soekarno tertarik dengan lukisan karya Henk itu. Usai pameran, Soekarno diam-diam bertandang ke studio Henk Ngantung.

“Aku, ingin membeli lukisan itu,” kata Bung Karno.

Henk mengatakan bahwa lukisan itu belum selesai. Ada bagian lengan pemanah yang belum sempurna.

“Engkau pasti bisa selesaikan itu sekarang juga,” tambah Bung Karno.

Henk mengatakan bahwa untuk menyelesaikan harus ada model. Dan kini ia sedang tidak memiliki model.

“Aku, Sukarno, akan jadi modelnya,” seru Bung Karno.

Agus menjelaskan situasi waktu itu: Henk terperangah. Ia tidak bisa menolak. Jadilah Bung Karno sebagai model. Dalam beberapa puluh menit proses memperbaiki lengan pemanah itu pun selesai. Lantas lukisan pun bergegas dibawa Bung Karno menuju rumahnya, di jalan Pegangsaan Timur, Jakarta Pusat.

Henk tidak pernah menempuh pendidikan formal seni. Seperti banyak seniman generasi 1945, Henk belajar dengan cara yang keras dan mandiri—mengamati, meniru, menghapus, mengulang. Ketika ia tiba di Jawa, republik masih muda dan miskin. Kota-kota belum pulih, tetapi gagasan beredar dengan cepat. Di studio-studio sederhana, di rumah kontrakan, dan di ruang pertemuan yang berbau kopi, para seniman muda membicarakan masa depan seni Indonesia: apakah ia harus indah, berguna, atau keduanya. Henk memilih jawaban yang kelak membawanya ke pusaran politik: seni harus berpihak pada manusia yang hidup hari ini.

Di Jakarta awal 1950-an, jaringan seniman bukan hanya soal estetika, melainkan juga pertemanan dan keberpihakan. Henk bergerak di antara pelukis, penulis, dan aktivis budaya yang percaya bahwa kebudayaan adalah medan perjuangan. Ia dekat dengan tokoh-tokoh yang kelak membentuk Lekra, organisasi yang menyatukan seniman dengan proyek sosial-politik.

Surat kabar De Waarheid tahun 1955 menyebut Lekra sebagai sebuah organisasi seniman untuk seluruh Indonesia. Henk disebut sebagai salah satu figur yang telah dikenal luas melalui karya-karya kota dan rakyat kecilnya.

“Ia meraih ketenaran, antara lain dengan lukisan ‘penunggang betjak’-nya,” tulis surat kabar De Waarheid.

Namun, Henk bukan seniman yang hanya bergerak dalam satu lingkaran ideologis. Ia juga hadir di ruang-ruang perdebatan yang lebih cair, termasuk komunitas Gelanggang Seniman Merdeka. Gelanggang—yang diprakarsai oleh Chairil Anwar, Asrul Sani, Rivai Apin, dan kawan-kawan—menawarkan pandangan kosmopolitan tentang seni dan kebebasan individu. Di sinilah Henk belajar merawat ketegangan: antara kebebasan ekspresi dan tanggung jawab sosial, antara hasrat personal dan tuntutan zaman. Ia tidak meninggalkan Gelanggang; ia melengkapi dirinya dengannya.

Pertemuan terpenting dalam hidup Henk adalah dengan Sukarno. Presiden pertama Indonesia itu bukan sekadar kepala negara; ia adalah kolektor, pengamat, dan pembaca seni yang tajam. Sukarno melihat republik sebagai proyek simbolik—sebuah narasi yang harus divisualkan. Dalam pertemuan-pertemuan informal yang kemudian dikenang banyak seniman, Sukarno berbicara tentang patung, ruang kota, dan gestur. Henk mendengarkan dengan mata pelukisnya. Ia memahami bahwa seni publik bukan hanya soal keindahan, melainkan soal pesan yang dibaca jutaan orang tanpa teks.

Relasi itu bersifat timbal balik. Bagi Sukarno, Henk adalah seniman yang memahami “bahasa massa.” Bagi Henk, Sukarno adalah patron yang memberi ruang bagi seni untuk bekerja di jantung negara. Nas menulis, bahwa ibu kota Jakarta “Harus menawarkan, menyampaikan, dan menciptakan bentuk-bentuk simboliknya sendiri.” Tugas itu dijalankan melalui kolaborasi antara penguasa dan seniman. Henk berada tepat di simpul itu—seorang pelukis yang diberi mandat merancang wajah kota.

Pada pertengahan 1950-an, nama Henk makin sering muncul di media. Preangerbode (1955), saat melaporkan Konferensi Nasional Kebudayaan pertama Lekra, menyebut Henk sebagai bagian dari generasi muda pekerja budaya 1945, sejajar dengan nama-nama besar seni rupa Indonesia. “Di antara para perwakilan, terdapat tokoh-tokoh terkenal seperti Henk Ngantung,” tulis surat kabar itu.

Henk, bukan hanya sebagai pelukis, tetapi sebagai figur kebudayaan. Dalam keseharian, Henk dikenal sederhana. Ia lebih senang berbincang tentang komposisi dan cahaya ketimbang jabatan. Sketsa selalu lebih cepat dari pidato. Teman-temannya mengenangnya sebagai pribadi yang tekun dan mudah tersentuh oleh cerita orang lain—sopir becak, pedagang kaki lima, buruh pelabuhan. Wajah-wajah itu hadir kembali di kanvasnya, bukan sebagai objek eksotis, melainkan sebagai subjek yang berdiri sejajar dengan penontonnya. Ia menggambar republik dari bawah, tetapi dengan pandangan yang ingin mencapai pusat.

Holt mencatat, pada tahun 1954 Henk melakukan perjalanan ke Uni Soviet dan Tiongkok sebagai pemimpin kelompok seniman. Setahun kemudian ia pergi ke Cekoslowakia. Ia adalah anggota badan pusat Lekra. Dalam pemilihan umum tahun 1955 ia menjadi kandidat Partai Komunis untuk Parlemen. Ia diangkat menjadi anggota Dewan Nasional oleh Presiden Sukarno pada tahun 1957, di mana ia mewakili kepentingan seniman Indonesia.

Henk menikah dengan Helty Evelyne Mamesah di Jakarta pada 26 Desember 1962. Mereka membangun rumah tangga di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Menurut Claire Holt, Henk hidup dalam kenyamanan relatif bersama istrinya. Kehidupan itu tidak membuatnya berjarak dari dunia seni. Ia sering memberi pelajaran melukis kepada siswa-siswa yang tidak mampu membayar.

Di Jakarta, pengaruhnya meluas. Ia menjadi penasihat bagi sejumlah komite kebudayaan. Ia terlibat dalam seleksi kandidat penerima beasiswa pemerintah ke luar negeri. Ia ikut mengorganisasi misi budaya dan pameran seni. Ia duduk sebagai anggota juri berbagai kompetisi. Dalam posisi-posisi itu, suaranya berperan menentukan pemberian hadiah maupun komisi seni.

Ketika Sukarno menunjuknya sebagai Wakil Gubernur Jakarta, banyak yang terkejut. Namun bagi presiden, pilihan itu logis. Jakarta bukan sekadar kota; ia adalah etalase Indonesia. Dan etalase membutuhkan kurator. Henk memasuki kantor dengan kebiasaan lama: membawa sketsa. Ia memandang taman, bundaran, dan monumen sebagai komposisi besar yang harus “dibaca” oleh warga dan tamu asing. Di sinilah latar Manado, pendidikan informal seni, jejaring Gelanggang dan Lekra, serta kepercayaan Sukarno bertemu dalam satu peran yang tak pernah ia rencanakan sejak kecil.

Di balik semua itu, ada harga yang kelak harus dibayar. Kedekatannya dengan Lekra dan posisinya di era Demokrasi Terpimpin akan menjadi beban setelah 1965. Tetapi pada fase ini—fase yang menggambar republik—Henk Ngantung adalah anak Manado yang berhasil membawa garis-garis kanvas ke ruang publik, menjadikan seni sebagai bahasa negara. Ia menggambar bukan untuk galeri semata, melainkan untuk jalanan, bundaran, dan ingatan kolektif. Republik, bagi Henk, adalah sebuah gambar besar yang belum selesai—dan ia mengerjakannya dengan keyakinan bahwa manusia selalu harus menjadi pusat komposisi.

Lukisan Memanah karya Henk Ngantung.

Seni, Revolusi, dan Lekra

Pada pertengahan 1950-an, Jakarta bukan hanya kota yang sedang tumbuh, melainkan ruang ideologis yang hiruk-pikuk. Di warung kopi, di ruang rapat sederhana, di aula-aula kebudayaan yang pengap oleh asap rokok, perdebatan tentang masa depan republik berlangsung hampir setiap malam. Seni tidak berdiri di pinggir. Ia berada di tengah pusaran. Dalam suasana seperti itulah Henk Ngantung menempatkan dirinya, seorang pelukis yang percaya bahwa garis dan warna tidak pernah netral, bahwa kanvas selalu membawa jejak zaman.

Hubungan Henk dengan Lekra lahir bukan dari kalkulasi politik dingin, melainkan dari kesadaran kultural yang terbentuk jauh sebelumnya. Sejak usia belasan tahun, ia telah hidup sebagai “tukang gambar,” sebutan yang pada zamannya merujuk pada orang-orang yang menggantungkan hidup pada keterampilan visual.

Obed Bima Wicandra, dalam bukunya Henk Ngantung: Saya Bukan Gubernurnya PKI (2018), mencatat bahwa pada usia 15 tahun Henk sudah berpameran, menjual lukisan dari rumah ke rumah atas dorongan guru dan mantan kepala sekolahnya. Etos kerja inilah yang membawanya keluar dari Manado menuju Bandung, lalu Jakarta—sebuah lintasan yang membentuk cara pandangnya tentang seni sebagai kerja, bukan sekadar bakat.

Kematangan artistik Henk tumbuh pada rentang 1937 sampai 1940 di Bandung. Di kota inilah ia belajar melukis secara lebih sistematis sebagai satu-satunya murid Profesor Rudolf Wengkart, seorang ilmuwan dan pelukis asal Wina, Austria. Bandung pula yang mempertemukannya dengan Affandi, pelukis besar yang kemudian membawa karya-karya Henk untuk dipamerkan di toko milik orang Italia di Jalan Braga. Ia termasuk sedikit bumiputra yang memperoleh kesempatan memamerkan lukisan di ruang semacam itu—sebuah pengalaman yang menempatkannya pada persimpangan antara seni modern dan kesadaran sosial.

Ketika Henk hijrah ke Jakarta pada 1940, ia memasuki dunia seni yang lebih politis. Ia aktif mengikuti pameran Gabungan Lingkaran Seni Batavia dan kemudian bergabung dengan Persatuan Ahli Gambar Indonesia (Persagi) yang dimotori S. Sudjojono. Pada masa pendudukan Jepang, ia terlibat dalam aktivitas kebudayaan Keimin Bunka Shidosho dan ikut menandai Pameran Besar Seni Lukis 1942. Salah satu karyanya mendapat perhatian khusus. Setahun kemudian, pada 1943, ia melahirkan karya monumental Memanah, sebuah lukisan di atas tripleks berukuran 152 x 152 sentimeter, yang kelak dikenang sebagai saksi visual revolusi Indonesia. Karya inilah yang mendekatkannya dengan Sukarno—seorang presiden yang melihat seni sebagai bahasa politik tingkat tinggi.

Pengalaman panjang itu menjelaskan mengapa Lekra terasa sebagai kelanjutan yang logis, bukan lompatan ideologis. Lekra menawarkan kerangka berpikir yang menegaskan apa yang telah lama diyakini Henk: bahwa seni harus berpihak pada rakyat dan sejarah.

Konferensi Kebudayaan Nasional Lekra pertama di Jakarta, Juli 1955, menjadi momen penting bagi generasi seniman revolusioner. Preangerbode mencatat bahwa konferensi tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh terkenal dari generasi muda pekerja budaya 1945.

“Di antara para peserta terdapat tokoh-tokoh terkenal seperti Henk Ngantung,” tulis Preangerbode.

Relasi Henk dengan Lekra bersifat personal, ideologis, sekaligus kultural. Ia tidak hanya menjadi anggota, tetapi juga memegang posisi struktural penting. Pada 1959 di Solo, ia tercatat sebagai Sekretaris Umum Lekra. Di dalam Lembaga Seni Rupa (Lesrupa), salah satu badan di bawah Lekra, ia menjabat sebagai ketua. Peran ini menempatkannya di antara dua dunia: dunia seniman yang bekerja dengan intuisi visual dan dunia organisasi yang menuntut disiplin politik. Di sini, seni dan kekuasaan mulai saling menempel erat.

Keterlibatan itu tidak berhenti pada ranah kebudayaan. Henk juga tercatat sebagai anggota Dewan Nasional yang kemudian menjadi Dewan Pertimbangan Agung, serta anggota parlemen di Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Ia merupakan anggota parlemen dari Partai Komunis Indonesia (PKI), fakta yang kelak menjadi sumber stigma panjang. Namun pada masanya, keterlibatan ini menunjukkan bahwa Henk bukan hanya piawai melukis, tetapi juga cakap berorganisasi dan memahami bahasa politik.

Dalam pandangan Sukarno, figur seperti Henk sangat berharga. Ia adalah seniman yang mengerti simbol, sekaligus organisator yang memahami negara. Tak mengherankan bila Henk dilibatkan dalam berbagai proyek simbolik nasional, termasuk sebagai anggota panitia Sayembara Tugu Nasional yang melibatkan banyak seniman Lekra—sebuah sayembara yang juga menuai tentangan dari oposisi Sukarno. Bagi Henk, ruang kota adalah kanvas raksasa; monumen dan lambang bukan sekadar ornamen, melainkan alat pendidikan revolusioner.

Ketika ia ditunjuk sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, lalu menjabat Gubernur selama sembilan bulan, posisi itu memperjelas irisan antara seni, revolusi, dan kekuasaan. Dalam masa baktinya yang singkat, latar belakangnya sebagai seniman terasa kuat. Ia terlibat langsung dalam perencanaan Patung Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia—patung setinggi 20 meter yang dibangun menjelang Asian Games 1962. Dengan ide dari Sukarno, sketsa dikerjakan oleh Edhi Sunarso, Trubus, dan Henk Ngantung; pengerjaan dilakukan oleh Edhi Sunarso dengan pengawasan Henk. Pada periode yang sama, ia terlibat dalam pembangunan tong air raksasa tahun 1962 dan perancangan lambang baru Provinsi DKI Jakarta. Setelah sayembara lambang diikuti 93 peserta tanpa hasil memuaskan, Henk menggarap sendiri lambang Jakarta Raya. Ia menggambarkan Jakarta sebagai kota revolusi, kota proklamasi, dan ibu kota negara.

Namun keterlibatan Henk tidak hanya bersifat artistik. Ia juga mendorong pembangunan kawasan permukiman, rumah sederhana bagi warga kurang mampu, pembangunan Masjid Istiqlal, Kantor Pencatatan Sipil, Kantor Perekonomian, hingga proyek Jakarta By Pass. Industrialisasi dan modernisasi pasar tradisional dilakukan melalui rekonstruksi pasar-pasar menjadi lebih modern. Ia bahkan menggagas sensus industri, meliputi industri kecil dan besar, asing dan domestik, milik negara maupun swasta sebagai proyek percontohan nasional. Beberapa ide ini diperolehnya dari kunjungan ke luar negeri, termasuk gagasan menyediakan fasilitas hiburan publik seperti night club dan department store, yang kala itu dipandang sebagai simbol modernitas kota.

Sebagai gubernur Jakarta pada masa Demokrasi Terpimpin, Henk Ngantung tampil sebagai pejabat yang berusaha memahami kota dari sudut pandang manusia yang hidup di dalamnya. Ia menghadapi Jakarta yang dipenuhi arus migran miskin, pengangguran, pengemis, dan tunawisma—masalah sosial yang kerap diperlakukan semata-mata sebagai gangguan ketertiban. Kebijakan-kebijakan yang diambil pada masa itu beragam, dari yang represif hingga yang lebih manusiawi. Panti asuhan didirikan bagi anak-anak tunawisma, sementara sebagian gelandangan dipindahkan ke lahan baru di Sumatera Selatan. Namun pada saat-saat tertentu, terutama ketika kunjungan tamu asing dianggap mengancam citra kota, razia tetap dilakukan.

Henk, seperti dicatat oleh Susan Abeyasekere dalam Jakarta : a history, terbit tahun 1989, tidak menutup mata terhadap praktik ini, tetapi ia melihat keterbatasannya secara jujur. Ia memahami bahwa pengumpulan tunawisma, menaikkan mereka ke truk, memberi makan sementara, lalu menyaksikan mereka kembali ke jalanan bukanlah solusi. Bagi Henk, akar persoalan tidak berada di Jakarta semata, melainkan pada kegagalan kebijakan nasional menyediakan lapangan kerja di daerah-daerah lain. Dengan kata lain, ia melihat kemiskinan perkotaan sebagai persoalan struktural, bukan kesalahan moral individu.

“Masalah imigran tunawisma bukanlah masalah yang dapat diselesaikan di tingkat lokal: itu adalah konsekuensi dari kegagalan kebijakan nasional untuk menyediakan pekerjaan di luar Jakarta,” tulis Susan.

Posisi Henk sebagai gubernur juga tidak dapat dilepaskan dari konteks politik Demokrasi Terpimpin. Sejak 1960, kekuasaan Jakarta direstrukturisasi secara drastis. Jabatan wali kota diganti menjadi gubernur dengan kewenangan yang lebih besar, tetapi sekaligus berada lebih langsung di bawah kendali Presiden Sukarno. Dalam susunan baru ini, Henk—yang sebelumnya menjabat wakil gubernur—menjadi bagian dari keseimbangan politik antara militer dan PKI yang menopang kekuasaan presiden. Ketika ia dipromosikan menjadi gubernur pada 1964, posisinya bukan hanya administratif, melainkan simbolik: ia adalah orang kepercayaan Sukarno di ibu kota. Namun kedekatan itu tidak berarti ketaatan tanpa pertimbangan. Justru di sinilah watak kebijakan Ngantung tampak jelas. Ia tidak memandang kekuasaan sebagai alat untuk memaksakan kehendak secara instan, melainkan sebagai tanggung jawab untuk menjaga agar kebijakan tidak melukai rakyat yang rapuh.

Ketegangan ini terlihat jelas dalam persoalan pengelolaan kota sehari-hari, seperti pengangkutan sampah. Ketika terjadi kekurangan truk milik pemerintah kota akibat kerusakan dan kelangkaan suku cadang, Sukarno memerintahkan agar truk-truk swasta disita. Ngantung memilih tidak melaksanakan perintah itu secara langsung. Ia memahami dampak sosial-ekonominya dan takut akan reaksi berantai yang justru merugikan warga. Sikap ini memicu kemarahan Presiden.

“Begitu mendapat kesempatan untuk menjawab, Sukarno menambahkan dengan tajam, ‘Anda tidak boleh terlalu banyak berkonsultasi dengan orang lain!’” jelas Susan.

Henk tidak membantah secara terbuka, tetapi ia merenung dengan getir. Ia tahu bahwa penggunaan wewenang secara kasar akan kontraproduktif. Pengalaman sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Ketika pemerintah menindak pedagang beras yang menjual di atas harga resmi, beras justru menghilang dari pasar. Bagi Ngantung, kebijakan yang membela rakyat bukanlah kebijakan yang tampak tegas di atas kertas, melainkan yang mampu menjaga ketersediaan kebutuhan hidup dan mencegah penderitaan baru.

“Jika ia melakukan ‘cara mudah’ dengan menggunakan semua wewenang ‘Presiden, Panglima Tertinggi, Pemimpin Besar Revolusi, dan sebagainya’, maka truk-truk pribadi akan lenyap begitu saja dari Jakarta,”’ tulis Susan.

Tapi Henk memilih jalur dialog dan musyawarah dengan pihak-pihak terkait, meskipun cara ini sering dianggap lamban dan tidak revolusioner. Sikap ini memperlihatkan keberpihakannya pada rakyat kecil yang hidup dari sistem ekonomi rapuh dan mudah runtuh oleh kebijakan koersif.

Di saat yang sama, Jakarta dibebani agenda-agenda nasional yang masif. Demonstrasi besar, kampanye politik, dan mobilisasi rakyat untuk isu-isu seperti pembebasan Irian Barat dan konfrontasi dengan Malaysia menyedot sumber daya kota. Stadion Senayan menjadi panggung emosi massa. Bus-bus kota dikerahkan untuk rapat akbar. Jalanan dipenuhi spanduk dan barisan sukarelawan. Dalam situasi ini, Henk harus mengelola kota yang berfungsi sekaligus sebagai ruang hidup warga dan sebagai panggung revolusi nasional. Ia melihat dengan cemas bagaimana fungsi-fungsi dasar kota: transportasi, kebersihan, pelayanan publik yang terdesak oleh tuntutan simbolik dan politik.

“Mungkinkah mengatasi krisis transportasi umum ketika semua bus yang tersedia dikerahkan untuk mengangkut orang-orang ke rapat umum besar pemerintah?” Tulis Susan.

Pertanyaan itu mencerminkan dilema mendasar kebijakan Henk sebagai gubernur. Ia setia pada visi besar Sukarno tentang Jakarta sebagai etalase revolusi, tetapi pada saat yang sama ia berusaha melindungi kepentingan sehari-hari warga kota. Dalam keseimbangan yang rapuh antara simbol dan kebutuhan, antara perintah pusat dan realitas lapangan, kebijakan-kebijakan Ngantung memperlihatkan satu benang merah: keberpihakan pada manusia konkret yang hidup di balik slogan dan monumen. Ia mungkin tidak selalu berhasil, tetapi dalam keterbatasan ruang geraknya, ia mencoba memastikan bahwa kekuasaan tidak sepenuhnya jatuh sebagai beban di pundak rakyat kecil.

Henk Ngantung diberhentikan sebagai Gubernur pada Juli 1965. Setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965, nama Henk tidak luput dari pemeriksaan militer. Cap “komunis” akibat keterlibatannya yang aktif di Lekra dan PKI melekat kuat, meskipun ia tidak pernah dipenjara atau mendekam di balik jeruji besi. Ia memilih hidup sunyi di sebuah rumah kecil di gang Cawang, Jakarta Timur, hingga wafat pada Desember 1991.

Foto koleksi Tropen Musem

Tugu, Lambang, dan Pengadilan

Pagi hari di Bundaran Hotel Indonesia selalu dimulai dengan gerak. Kendaraan mengalir tanpa henti, pejalan kaki menunggu lampu hijau, dan di tengah pusaran itu sepasang figur perunggu berdiri dengan tangan terangkat, seolah menyambut dunia. Banyak orang melewatinya tanpa berpikir siapa yang pertama kali membayangkan gestur itu—lambaian tangan yang tidak agresif, tidak heroik, tetapi terbuka. Patung Selamat Datang telah menjadi bagian dari kebiasaan kota, dari ingatan sehari-hari Jakarta. Namun seperti banyak simbol lain yang lahir pada masa revolusi, ia menyimpan sejarah yang lebih rumit daripada yang tampak di permukaannya. Di balik patung itu ada seorang pelukis bernama Henk Ngantung, seorang presiden bernama Sukarno, dan seorang pematung bernama Edhi Sunarso—serta sebuah gagasan besar tentang bagaimana sebuah bangsa ingin dilihat.

Bagi Sukarno, kota adalah teks politik. Jalan, monumen, dan bangunan harus “berbicara” tentang kemerdekaan, tentang keberanian bangsa muda berdiri sejajar dengan dunia. Jakarta tidak boleh menjadi kota administratif yang dingin; ia harus menjadi panggung simbolik revolusi. Dalam imajinasi itu, Sukarno membutuhkan seniman yang tidak hanya mampu menggambar, tetapi juga memahami makna. Henk, dengan latar belakang panjang sebagai pelukis rakyat dan organisator kebudayaan, memenuhi kebutuhan itu. Kedekatan mereka bukan sekadar relasi patron–klien, melainkan pertemuan dua imajinasi: politik dan seni.

Pada suatu hari menurut Henk yang tidak lagi ingat persis apakah di tahun 1958 atau 1959, Sukarno memberitahunya bahwa ia bermaksud untuk menunjuknya sebagai pejabat pemerintahan kota Jakarta. “Saya ingin Anda mewakili saya. Saya ingin kota ini menjadi indah,” kata Soekarno kepada Henk, kawan dekatnya itu. Menurut Susan Abeyasekere, ketika pada akhirnya ia benar-benar menjabat sebagai sebagai gubernur, Henk menyadari bahwa ia memang diharapkan oleh Soekarno untuk memberikan kontribusi artistik bagi Jakarta sebagai ibu kota negara.

Patung Selamat Datang lahir dari konteks itu. Menjelang Asian Games 1962, Sukarno menginginkan sebuah ikon yang menyatakan keterbukaan Indonesia kepada dunia internasional. Ia tidak meminta patung prajurit atau figur bersenjata, melainkan sepasang manusia biasa—laki-laki dan perempuan—yang melambaikan tangan. Ide dasar datang dari Sukarno, tetapi perumusan visualnya adalah hasil kerja kolektif. Sketsa dikerjakan oleh Edhi Sunarso bersama Trubus dan Henk Ngantung. Edhi, pematung yang terampil secara teknis, menerjemahkan gagasan ke dalam bentuk tiga dimensi. Henk, sebagai seniman dan pejabat kota, mengawasi proses itu, memastikan bahwa patung tersebut selaras dengan lanskap kota dan pesan simboliknya.

Peran Henk sering luput dari perhatian karena namanya tidak tertera sebagai pematung utama. Namun Wicandra menegaskan bahwa Henk terlibat aktif dalam perencanaan dan pengawasan, bukan sebagai birokrat pasif, melainkan sebagai seniman yang memahami makna gestur, proporsi, dan konteks. Tinggi patung sekitar 20 meter, ditempatkan di bundaran yang menghadap Hotel Indonesia—ruang yang sejak awal dirancang Sukarno sebagai etalase modernitas Indonesia. Patung itu bukan sekadar karya seni, melainkan pernyataan politik visual: Indonesia menyambut, bukan menantang; terbuka, bukan tertutup.

Nas menyebut Jakarta sebagai “teks ideologis” pada masa Sukarno. Monumen-monumen tidak berdiri netral; mereka mengajarkan cara melihat sejarah dan masa depan. Dalam kerangka itu, Patung Selamat Datang dapat dibaca sebagai simbol diplomasi kultural—sebuah visualisasi dari keinginan negara untuk diakui sebagai bagian dari komunitas global. Lambaian tangan patung tersebut, dalam pembacaan simbolik, adalah gestur damai sekaligus percaya diri. Ia tidak memohon, tetapi juga tidak mengancam.

Selain Patung Selamat Datang, Henk meninggalkan jejak penting melalui penciptaan lambang Provinsi DKI Jakarta. Ketika sayembara lambang diikuti 93 peserta tanpa satu pun memenuhi kriteria, Henk mengambil alih pekerjaan itu. Lambang yang ia rancang menampilkan Jakarta sebagai kota revolusi, kota proklamasi, dan ibu kota negara—sebuah sintesis antara sejarah, ideologi, dan fungsi administratif. Seperti patung di Bundaran HI, lambang ini dirancang untuk dilihat setiap hari, meresap ke dalam kesadaran warga tanpa perlu dijelaskan.

Pada masa baktinya yang singkat sebagai Wakil Gubernur dan Gubernur, Henk juga terlibat dalam perancangan lanskap lain: tong air raksasa tahun 1962, penataan ruang publik, dan berbagai proyek modernisasi kota. Semua itu memperlihatkan satu benang merah: bagi Henk, kota adalah karya seni kolektif. Pembangunan fisik bukan hanya soal utilitas, tetapi juga soal makna.

Namun simbol-simbol tidak hidup di ruang hampa. Setelah 1965, konteks politik berubah drastis. Nama Henk Ngantung, yang terlibat aktif di Lekra, melekat stigma “komunis”. Ia diberhentikan sebagai Gubernur pada Juli 1965, dan pasca Gerakan 30 September ia menjalani pemeriksaan militer, meskipun tidak pernah dipenjara. Simbol-simbol yang ia bantu lahirkan tetap berdiri, tetapi penciptanya tersingkir dari narasi resmi.

Puluhan tahun kemudian, ketika Orde Baru runtuh dan ruang ingatan mulai terbuka, muncul pertanyaan baru: siapa yang berhak atas simbol-simbol kota? Sengketa hukum yang melibatkan Mall Grand Indonesia dan PT Fast Food Indonesia memperlihatkan bagaimana memori dan kepemilikan bertabrakan. Patung Selamat Datang, yang sejak awal dimaksudkan sebagai simbol publik, tiba-tiba terjerat dalam logika hukum modern tentang lahan, pengelolaan, dan kepentingan korporasi. Di pengadilan, patung itu dibicarakan dalam bahasa aset dan hak, bukan dalam bahasa sejarah dan makna.

Di sinilah paradoks pasca-Orde Baru menjadi jelas. Seni publik yang lahir dari visi kolektif revolusi harus berhadapan dengan rezim hukum dan ekonomi baru yang sering kali abai pada konteks historis. Nama Henk Ngantung jarang disebut dalam perdebatan itu, seolah-olah simbol dapat berdiri tanpa pencipta, dan kota dapat melupakan tangan-tangan yang membentuknya.

Henk sendiri menjalani sisa hidupnya dengan sunyi, tinggal di sebuah rumah kecil di gang Cawang hingga wafat pada Desember 1991. Ia tidak melihat rehabilitasi penuh atas namanya, tidak pula menyaksikan perdebatan hukum tentang simbol-simbol yang pernah ia awasi kelahirannya. Namun karya-karya itu tetap bekerja dalam diam, membentuk cara warga Jakarta melihat kotanya.

Dalam membaca kembali Patung Selamat Datang, lambang Jakarta, dan jejak simbolik lain yang ditinggalkan Henk Ngantung, kita dihadapkan pada pertanyaan tentang keadilan historis. Apakah keadilan hanya soal pengakuan hukum, atau juga soal ingatan? Apakah sebuah kota dapat benar-benar maju jika ia berdiri di atas simbol-simbol yang penciptanya disenyapkan?

Pilihan ideologisnya sebagai seorang seniman, kelak mesti dibayar mahal. Setelah 1965, nama Henk Ngantung terlempar ke pinggir sejarah: dicap, disenyapkan, dan dipiskinkan. Ia nyaris buta, melukis dengan wajah mendekat ke kanvas, sementara kota yang pernah ia bayangkan berdiri megah dengan lambang-lambang yang ia rancang. Jakarta terus menyambut tamu di bundaran Hotel Indonesia, tetapi jarang menyebut nama lelaki yang pertama kali menggambar lambaian tangan itu.***