Willy Lasut, Siluet Kelung Umbanua

27 Februari 2026

“Willy Lasut menempati posisi yang unik dalam ingatan masyarakat. Ia adalah seorang perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia yang dibesarkan oleh disiplin militer, tetapi justru dikenang karena keberaniannya menentang praktik ekonomi dan politik pusat yang menindas rakyat daerah. Ia adalah gubernur dengan masa jabatan singkat, namun warisan moralnya jauh melampaui durasi kekuasaannya.”

Penulis: Hendro Karundeng

DALAM jejak sejarah Minahasa pascakemerdekaan Republik Indonesia, perubahan tataan wilayah administratif di Sulawesi Utara tidak sekadar meninggalkan arsip dan keputusan politik, tetapi juga menyisakan cerita-cerita sunyi tentang nilai kepemimpinan yang terus diwariskan. Di balik pergantian pemimpin dan penataan birokrasi, hidup sebuah prinsip lama yang tak lekang oleh waktu: semangat Kelung Umbanua, pelindung negeri yang mengayomi rakyatnya.

Prinsip dan ideologi ini seakan menjelma dalam sosok-sosok pemimpin yang datang silih berganti—ada yang mampu merawatnya, ada pula yang perlahan melupakannya—namun jejaknya tetap tertinggal dalam ingatan kolektif orang Minahasa, sebagai cermin tentang bagaimana kekuasaan seharusnya berpihak pada perlindungan, bukan sekadar penguasaan.

Bagi rakyat Minahasa, Kelung Umbanua sendiri merupakan gelar yang tidak bisa diartikan secara harfiah sebab artinya yang luas. Dalam filosofi bisa juga diartikan sebagai sosok penjaga, pelindung masyarakat. Hal yang sangat diharapkan hadir dalam karakter pemimpin seperti gubernur.

Dalam sejarah politik Sulawesi Utara pada masa Orde Baru, nama Mayor Jenderal TNI (Purn.) Willy Ghayus Alexander Lasut menempati posisi yang unik dalam ingatan masyarakat. Ia adalah seorang perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia yang dibesarkan oleh disiplin militer, tetapi justru dikenang karena keberaniannya menentang praktik ekonomi dan politik pusat yang menindas rakyat daerah. Ia adalah gubernur dengan masa jabatan singkat, namun warisan moralnya jauh melampaui durasi kekuasaannya.

Secara struktural, posisi gubernur pada masa Orde Baru memang sangat terbatas. Seperti yang dicatat Richard Robison dalam buku Indonesia: The Rise of Capital (1986). Dalam kerangka kekuasaan seperti inilah keberanian Willy Lasut menjadi tidak biasa.

“Pada masa Orde Baru, pemerintahan daerah berada di bawah kendali ketat negara pusat, dan para gubernur pada dasarnya berfungsi sebagai perpanjangan tangan Jakarta, bukan sebagai wakil kepentingan lokal,” tulis Robison.

Willy Lasut

Seorang Tentara Tulen

Lasut bukanlah figur yang mudah diklasifikasikan. Ia bukan oposisi dalam pengertian formal, tetapi juga bukan bagian dari elite Orde Baru yang sepenuhnya patuh pada kehendak pusat. Ia adalah produk revolusi kemerdekaan, seorang “tentara tulen” yang memandang tanah sebagai sumber untuk melindungi dan menghidupi rakyat. Bukan untuk memperkaya segelintir elite.

Lasut lahir pada 28 Januari 1926 di Tondano. Sebuah kota yang sejak masa kolonial dikenal sebagai pusat pendidikan dan pergerakan intelektual di Minahasa. Ia berasal dari keluarga yang memiliki tradisi kuat dalam perjuangan nasional. Kakaknya, Arie Frederik Lasut, adalah seorang pejuang kemerdekaan yang gugur pada 7 Mei 1949 dan kemudian dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

Posisi Willy sebagai adik dari seorang pahlawan memberi pengaruh besar pada pembentukan identitas dan pandangan hidupnya. Dalam banyak keluarga pejuang, kematian seorang anggota bukan sekadar kehilangan personal, melainkan menjadi sumber moral dan tanggung jawab historis. Dalam konteks ini, Willy tumbuh dengan kesadaran bahwa pengabdian kepada negara bukanlah wacana, melainkan risiko nyata yang bisa berujung pada pengorbanan tertinggi.

Minahasa sendiri, sebagai latar sosial budaya, memiliki tradisi keterbukaan politik yang relatif kuat. Nilai-nilai seperti mapalus (gotong royong khas Minahasa), keberanian berbicara, dan keterikatan pada komunitas lokal membentuk cara pandang banyak tokoh Minahasa, termasuk Willy Lasut. Kombinasi antara latar keluarga pejuang dan budaya lokal inilah yang menjadi fondasi karakter Willy di kemudian hari.

Lasut meniti karier di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dimulai pada masa revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan. Generasi perwira seperti Willy bukanlah produk akademi militer modern dengan kurikulum mapan, melainkan hasil tempaan langsung dari medan perang, kekacauan, dan keterbatasan.

Ingatan dan kisah itu disampaikan Matulandi Supit, budaya Sulawesi Utara. Willy digambarkan sebagai prajurit yang keras dan tanpa kompromi di medan perang.

“Dia kalau pergi perang, harus bawa bukti yaitu telinga kiri dari sekian orang yang dia tembaki atau kalahkan dalam perang. Itu digantung di seutas kawat dan dibawa ke pimpinannya untuk dihitung,” kata Supit, Selasa, 27 Januari 2026.

Narasi ini, meskipun terdengar ekstrem dan harus dibaca secara kritis, mencerminkan brutalitas perang kemerdekaan dan logika kekerasan yang berlaku pada masa itu. Ia tidak dapat dipahami dengan standar moral masa sekarang, melainkan sebagai ekspresi dari situasi perang gerilya yang menuntut bukti fisik atas keberhasilan operasi sebagaimana diungkap Paul Thompson dalam buku The Voice of the Past (2000).

“Tidak seharusnya diperlakukan sebagai kumpulan fakta objektif semata, melainkan sebagai rekaman makna, persepsi, dan ingatan kolektif,” jelas Thompson.

Hal yang penting dicatat secara akademis adalah bahwa pengalaman kekerasan semacam ini sering kali membentuk dua tipe pemimpin. Mereka yang kemudian menginstrumentalisasikan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau mereka yang justru memaknai kekuasaan sebagai amanah berat yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam kasus Lasut, jejak hidupnya menunjukkan kriteria pada tipe kedua.

“Dia sebetulnya di 65 (tahun 1965) itu sebagai Komandan Operasi Siliwangi untuk mengamankan Jakarta. Dia berkantor khusus di Senayan bersama pasukannya. Kalo tidak ada dia, tidak mungkin Soeharto jadi presiden,” beber Supit.

Lebih jauh, Matulandi Supit menyebut Lasut sebagai salah satu arsitek invasi ke Timor Timur. Yang menarik, ia tidak dipotret sebagai perencana yang aman di balik meja. Ia digambarkan sebagai kombatan, seorang yang turun langsung ke lapangan, berhadapan dengan realitas konflik. Ini menunjukkan tipe kepemimpinan yang menggabungkan perhitungan strategi dengan keberanian personal. Dalam konteks militer, kualitas semacam ini membangun legitimasi di mata pasukan, pemimpin yang memerintah dari depan, bukan dari kejauhan.

Karier militernya terus menanjak hingga mencapai pangkat Mayor Jenderal TNI, sebuah capaian yang menandakan kepercayaan institusional dan rekam jejak yang solid. Namun berbeda dengan banyak perwira Orde Baru lainnya, Willy tidak dikenal sebagai “jenderal bisnis” yang memanfaatkan jabatan untuk akumulasi kapital.

Gubernur Sulut ke-6 Willy Lasut (celana pendek), waktu menjabat dari tahun 1978-1979 akhir, sering pulang ke kampung halamannya di desa Kapataran. Foto ini saat ia berada dalam sebuah pertemuan keluarga di kampungnya, di simpang tiga Sendangan, desa Kapataran, Juni 1978. (Foto: Dwight Gumerung)

Konteks Ekonomi Politik Orde Baru

Pada 21 Juni 1978, Willy Lasut diangkat sebagai Gubernur Sulawesi Utara ke-6, menggantikan Hein Victor Worang. Pengangkatan ini terjadi dalam konteks politik Orde Baru yang sangat terpusat, di mana gubernur pada dasarnya adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat dan militer.

Pada masa ini, pembangunan ekonomi dijalankan dengan pendekatan atas dan bawah, dan stabilitas politik menjadi prioritas utama. Kepala daerah diharapkan patuh, tidak kritis, dan mampu menjaga “ketertiban”. Dalam kerangka tersebut, keberanian untuk berbeda pandangan dengan pusat bukan hanya tidak dianjurkan, tetapi dianggap sebagai ancaman.

Richard Robison mencatat bahwa pada masa ini “Kekuasaan ekonomi semakin terkonsentrasi pada segelintir keluarga yang memiliki hubungan dekat dengan kepresidenan, sehingga batas antara kewenangan negara dan kepentingan modal pribadi menjadi kabur.”

Namun sejak awal masa jabatannya, Willy Lasut menunjukkan orientasi yang berbeda. Ia tidak memposisikan dirinya sekadar sebagai administrator, melainkan sebagai pelindung kepentingan rakyat Sulawesi Utara, khususnya para petani komoditas ekspor seperti kopra dan cengkeh. Dalam sistem seperti ini, kepala daerah diharapkan patuh. Upaya menegaskan kepentingan daerah seringkali berujung pada sanksi, bukan dialog.

Sulawesi Utara sejak lama bergantung pada komoditas pertanian sebagai arteri ekonomi rakyat. Kopra dan cengkeh bukan sekadar produk ekonomi, tetapi bagian dari struktur sosial pedesaan. Ivan Kaunang, sejarawan yang juga akademisi Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, menjelaskan komponen serta grafik harga komoditas ini langsung berdampak pada kesejahteraan ribuan keluarga petani.

“Tujuan dia (Gubernur Lasut), kesejahteraan rakyat. Yaitu harga-harga komoditi seperti kopra dan cengkeh, dia berusaha memainkan peran bagaimana harga-harga itu memihak kepada rakyat, terutama para petani,” kata Kaunang.

Anne Booth mencatat dalam buku The Indonesian Economy in the Nineteenth and Twentieth Centuries: A History of Missed Opportunities (1998), secara struktural, kebijakan komoditas memang sering merugikan petani kecil. Menurutnya, intervensi negara dalam pasar komoditas pertanian sering kali menimbulkan dampak yang tidak diharapkan, terutama bagi petani kecil yang paling tidak mampu menanggung distorsi harga.

Upaya Willy untuk mengintervensi kebijakan daerah, termasuk mengganti pejabat yang tidak berpihak pada rakyat, berada di wilayah yang sah secara moral tetapi berbahaya secara politik. Menurut Matulandi Supit, puncak konflik terjadi ketika Lasut menentang monopoli perdagangan cengkeh yang dikaitkan dengan Probosutedjo, adik Presiden Soeharto.

“Ini tidak benar, ini milik rakyat Minahasa … maka dia guntinglah mereka,” kata Matulandi, mengutip penggalan pernyataan Gubernur Lasut ketika itu.

Ungkapan “gunting” di sini tidak harus dimaknai secara harfiah sebagai tindakan kekerasan, melainkan sebagai simbol pemutusan jaringan kekuasaan ekonomi yang merugikan rakyat. Namun, tindakan ini jelas melanggar kepentingan elite pusat.

Dalam sistem oligarkis, Jeffrey Winters menegaskan, perlawanan semacam ini sulit menang. “Kekuasaan oligarkis bertahan bukan karena meniadakan perlawanan, melainkan karena menekan para penantangnya yang tidak memiliki sumber daya sebanding,” tulis Winters dalam buku Oligarchy (2011).

Pada 20 Oktober 1979, setelah hanya 16 bulan menjabat, Willy Lasut diberhentikan langsung oleh Presiden Soeharto. Tidak ada perlawanan terbuka, tidak ada pembelaan institusional. Dalam sistem yang sangat hierarkis, keputusan tersebut bersifat final.

Keberanian Willy mencapai puncaknya ketika ia mendatangi Cendana untuk meminta penjelasan langsung dari Presiden Soeharto. Tindakan ini sangat tidak lazim bagi seorang gubernur. Ia akhirnya hanya ditemui oleh Soedarmono, salah satu tokoh kunci Orde Baru, dan tidak memperoleh hasil yang diharapkan.

Foto ini diposting dr. Bert Supit di Facebook pada 8 Mei 2008. Ia kemudian menulis, “Rumah tua milik Kel. Darius Lasut-Supit di Tondano. Rumah di mana Pahlawan Nasional Arie F. Lasut dan adiknya mantan Gubernur Sulut, Brigjen. Willy Lasut dibesarkan. Keluarga yang ditinggalkan hidup sederhana dan tidak cukup uang untuk memperbaiki rumah. Inilah nasib seorang ‘Pahlawan Nasional’ dan mantan Gubernur Sulut yang ditelantarkan oleh para elit penguasa NKRI yang sekarang hidup secara mewah … Menyedihkan dan ironis bukan?”

Warisan Moral: Siluet Kelung Umbanua

Setelah pencopotan itu, Willy memasuki masa isolasi politik. Ia dibuntuti aparat, dijauhkan dari panggung publik, dan secara tidak langsung “dibungkam”. Namun yang menarik, menurut Supit, sikap ini menunjukkan integritas personal yang jarang ditemukan.

“Sejak dia dicopot sampai sekitar dua bulan sebelum dia meninggal, tidak sepeserpun dia minta ke Soeharto.” tegasnya.

Sikap ini mencerminkan apa yang disebut James C. Scott dalam buku Domination and the Arts of Resistance (1990) sebagai otoritas moral. Menurutnya, “Otoritas moral sering kali tidak lahir dari kekuasaan institusional, melainkan dari kesediaan menanggung kerugian pribadi demi prinsip.”

Gubernur Lasut tidak menukar keberaniannya dengan kompensasi, tidak mencari perlindungan, dan tidak membangun narasi korban untuk keuntungan pribadi. Willy Lasut wafat pada 4 April 2003 di Jakarta dalam usia 77 tahun. Ia meninggal sebagai seorang pensiunan tentara yang sederhana, jauh dari kemewahan yang sering dilekatkan pada elite militer Orde Baru.

Kesederhanaan ini memperkuat citranya sebagai figur moral, bukan sekadar tokoh politik. Dalam ingatan kolektif masyarakat Sulawesi Utara, Willy lebih dikenang karena sikapnya daripada jabatannya. Sebagaimana dikatakan Ivan Kaunang, “Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, dan di masa itu memang tepat apa yang dia lakukan,” ujar Kaunang.

Namun, sisi Willy Lasut yang paling membekas justru hadir dalam kisah-kisah kecil dalam kesehariannya. Ia disebut nyentrik, istilah yang kini terasa akrab di telinga generasi muda. Ia kerap berkendara motor di kawasan Bumi Beringin (kawasan rumah dinas gubernur dan pejabat pemerintah daerah di Manado) hanya mengenakan kaos oblong dan celana pendek, sampai-sampai penjaga tidak mengenalinya. Ia bercakap-cakap dengan masyarakat di jalan, berbagi cerita, bahkan memberi sesuatu, tanpa memperkenalkan diri sebagai gubernur. Dalam perjumpaan-perjumpaan sederhana itu, jabatan seakan luruh; yang tersisa adalah manusia yang setara dengan manusia lain.

Di sinilah inti teladan Willy Lasut menemukan bentuknya. Kerendahan hati dan kesederhanaannya bukanlah pencitraan, melainkan laku hidup. Ia tidak menempatkan kekuasaan sebagai jarak, melainkan sebagai tanggung jawab. Ketegasannya dalam mengambil keputusan berjalan seiring dengan kepekaan sosial, sebuah kombinasi yang mencerminkan filosofi orang Minahasa: kuat dalam prinsip, jujur dalam tindakan, dan terbuka dalam relasi dengan sesama.

“Saya rasa yang patut kita jadikan contoh dari seorang Willy yaitu kerendahan hatinya, kesederhanaannya, serta ketegasannya dalam mengambil keputusan layaknya filosofi orang Minahasa,” ungkap Supit.

Dalam sejarah Sulawesi Utara, Willy Lasut adalah salah satu dari sedikit orang yang memilih berpihak pada rakyat, meskipun sejarah tidak selalu berpihak padanya. Sebuah refleksi yang patut kita contoh, sebuah siluet akan sosok Kelung Umbanua, seorang pelindung negeri. Baik dalam status militer, kepemimpinan sebagai gubernur, ketegasan dalam menentang sistem yang tidak memihak rakyat bahkan kegigihan dalam menaikan perekonomian rakyat. Seorang yang menjaga batas peradaban.

Foto Utama:  Sebuah artikel dalam Majalah Tempo yang menguraikan tentang “pemecatan” yang tidak adil Willy Lasut sebagai Gubernur Sulawesi Utara oleh Presiden Suharto.