Tomohon 1946, Ketika Pemuda Merebut Kebebasan

14 Februari 2026

“Perjuangan ini kami laksanakan melalui cara diplomasi. Kami tidak membenci orang Belanda, mereka boleh tinggal di sini, mereka bisa menjadi kaya di sini tanpa diganggu. Tetapi kekuasaan diplomatik, kekuasaan untuk memerintah harus berada dalam tangan kita, karena ini adalah tanah air kita. Ini adalah tanah air yang diberi Tuhan kepada nenek moyang (leluhur) kita, kepada kita, dan kepada turunan kita. Melalui pekerjaan jasmani dan rohani kita akan membangun bangsa dan tanah air kita. Inilah yang harus kalian ingat. Merdeka.”

Penulis : Belarmino M. Lapong

HENDRICUS Benedictus Palar baru berusia 11 tahun ketika sebuah rombongan yang menamai diri mereka Pasukan Merah Putih–setelah berhasil menguasai kota Manado–tiba di Tomohon. Peristiwa ini terjadi pada 15 Februari 1946. Tujuan mereka adalah mengamankan para petinggi Nederlandsch Indische Civiele Administratie (NICA) yang masih bermarkas di kota kecil ini. Dua di antaranya adalah Komandan Overste de Vries dan Residen Coomans de Ruyter. Mereka bersama sejumlah pejabat teras lainnya.

“Kalau tidak salah ingat, mereka ditangkap di kantor dan rumah masing-masing. De Vries di markas Polisi Tomohon, sedangkan de Ruyter di kediamannya. Ia mendiami salah satu gedung di kompleks RS Gunung Maria,” kenang Palar yang akrab disapa Ben, ketika diwawancarai pada 29 Agustus 2020.

Jan Runtuwene, mantan lurah kelurahan Paslaten II, pernah menceritakan kisah itu kepada Ben Palar. Saat peristiwa berlangsung, Jan adalah kostor di Gereja Katolik Hati Kudus Yesus (HKY) Tomohon. Ketika sedang bersiap membuka gereja untuk perayaan Ekaristi pagi, datanglah tiga sekawan: Derek Kapoyos, Ben Wowiling dan Tommy Mantow. Mereka adalah anggota Pasukan Merah Putih yang lebih dahulu tiba di Tomohon, sekaligus umat Paroki HKY.

“Bertepatan saat akan membunyikan lonceng gereja, mereka datang. Katanya jangan dulu. Mereka kemudian meminjam gunting, saya ambil di kantor pastoran,” tutur Palar, mengingat kembali cerita Jan Runtuwene yang ia dengar sekitar tahun 1990-an.

Jan tidak mengetahui apa yang akan dilakukan dengan gunting itu. Tak disangka, bendera Merah Putih Biru yang berkibar di samping kiri gereja—biasanya dikibarkan di depan Biara Walterus—diturunkan. Dengan gunting, bagian biru dipotong, lalu bendera dinaikkan kembali sebagai Merah Putih. Saat itu bertepatan dengan misa pagi, sehingga masyarakat telah berkumpul, termasuk para suster Belanda, sipil dan tentara NICA yang akhirnya menyaksikan peristiwa tersebut.

“Seingat saya, ada yang menangis karena melihat bendera negara mereka diturunkan dan diganti dengan Merah Putih,” kenang Palar, yang sempat menyaksikan langsung penaikan bendera oleh Kapoyos dan kawan-kawan.

Dampak peristiwa Merah Putih di Teling (14 Februari 1946) dan Tomohon (15 Februari 1946) menjadi pecut semangat perjuangan di seluruh Sulawesi Utara. Para pemuda semakin terkonsolidasi, berbagai organisasi kepemudaan terbentuk. Salah satunya adalah Pasukan Pemuda Indonesia (PPI), organisasi semi-militer di kalangan muda. PPI hadir di setiap distrik, menginisiasi gerakan sipil dan mewajibkan penyelenggaraan upacara bendera Merah Putih.

Di Tomohon, PPI dipimpin oleh Eddy Mongdong. Mereka mengadakan upacara besar di halaman kantor distrik Tomohon. Upacara dipimpin langsung oleh Hukum Besar R.C.L. Lasut, dengan kehadiran Residen B.W. Lapian, wakil Tentara Republik Indonesia Sulawesi (TRISU), pemuka agama, kaum intelektual, serta masyarakat Tomohon. Kantor distrik saat itu berada di depan Gedung Pertemuan Umum (Club Gebouw) Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM), yang kini menjadi RS Bethesda.

Menutup upacara, Lasut mengajak hadirin menyanyikan Indonesia Raya lengkap tiga bait. Dengan penuh semangat, ia berteriak, “Panji Merah Putih telah berkibar, Indonesia Raya telah dinyanyikan. Cita-cita bangsa, terlebih cita-cita pemuda, telah tercapai!” Kisah ini dicatat oleh R.Z. Leirissa dalam buku Minahasa di Awal Perang Kemerdekaan Indonesia (1997).

Dalam kesempatan berbeda, sejarawan Ivan Kaunang, menjelaskan, “Peristiwa di Tomohon adalah rentetan dari peristiwa awal di Teling Manado. Dampaknya tidak hanya di Tomohon, tetapi di seluruh tanah Minahasa, di mana para pemuda melucuti tangsi militer, markas, dan kantor Belanda.” Ia menambahkan, “Soekarno pernah berkata, ‘Minahasa walaupun sebuah bangsa yang kecil, tapi mampu menunjukkan semangat perjuangan mempertahankan kemerdekaan 1945.’”

Persekolahan SMP Katolik Gonzaga Tomohon. Aset Keuskupan Manado ini pernah digunakan sebagai Markas Tentara NICA termasuk gedung sisi kiri foto.
Dokumentasi B. M. Lapong

Tomohon Pasca Proklamasi Kemerdekaan

Gaung kemerdekaan yang diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta merangkak menyebar ke pelosok tanah air, termasuk ke Manado dan Tomohon. Namun, ada kisah menarik yang terjadi di Tomohon.

Hans A. Lolong, dalam bukunya 3 ½ Tahun Dai Nippon di Minahasa (1942–1945) (1999), menuliskan bahwa banyak orang tidak percaya sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Merah Putih sudah pernah berkibar di Minahasa, termasuk Tomohon. Walaupun demikian, masih banyak masyarakat saat itu yang belum mengetahui adanya upacara pengibaran bendera Merah Putih. Penyebabnya, tidak ada pengerahan massa, masyarakat banyak berada di penyingkiran, serta pengaruh Jepang masih kuat. Pada 29 April 1945, di Tomohon, upacara dilakukan di kantor Polisi Tomohon, dihadiri oleh perwira A.L. Kamiura mewakili pemerintah Jepang, sementara dari pihak Indonesia hadir R.C.L. Senduk (Hukum Besar Tomohon) serta R.H. Oroh (Kepala Polisi Tomohon Zyunpotyo).

Pasca perang kemerdekaan, Tomohon dijadikan pusat pemerintahan sipil dan militer oleh NICA, karena banyak fasilitas di Manado hancur akibat pemboman sekutu pada awal 1945. Tragedi ini ditulis Rikson Karundeng dalam Jejak Tragedi Pembantaian Perang Dunia II di Manado dalam kelung.id, edisi 16 Desember 2025. 

“Pemerintahan sipil banyak menggunakan gedung-gedung milik gereja, baik GMIM maupun Katolik. Sedangkan militer membuka barak dan markas di bekas fasilitas militer Jepang,” kata Ben Palar.

Secara resmi, Jepang menyerah kepada sekutu pada 2 September 1945 dalam Surrender Ceremony di atas kapal perang Missouri milik Angkatan Laut Amerika. Tugas menerima kekalahan Jepang di Indonesia Timur dilaksanakan oleh Jenderal Blemey, kepala staf pasukan Australia yang ditempatkan di Morotai pada 9 September 1945. Sejak hari itu hingga Desember 1945, pasukan Australia memasuki Indonesia Timur untuk melucuti Jepang dan mengkonsentrasi mereka di tempat-tempat tertentu sebelum diberangkatkan kembali ke Jepang.

Misi militer Australia di Sulawesi Utara, berkedudukan di Manado, dipimpin oleh Letkol N.J.A. Muir. Ia mendarat di Manado pada 2 Oktober 1945 dan berada di Minahasa hanya sekitar satu minggu. Pertama, mereka mengunjungi Laksamana Muda Hamanaka di Tondano dan Mayor Jenderal Endo di Tomohon untuk menerima pengakuan kekalahan dari Jepang.

“Waktu itu saya masih SD, masih belasan tahun. Kami para siswa, seperti biasa, diarahkan membuat barisan defile untuk menyambut tamu. Dalam barisan kami ada yang memainkan musik bambu dan menyanyikan lagu di depan Markas Besar Sekutu, yang kini menjadi SMP Katolik Gonzaga,” kenang Ben Palar. Ia juga menceritakan bahwa sekitar enam hingga tujuh pesawat tempur dari pangkalan udara Morotai “bermain” di langit Tomohon selama hampir satu jam.

Lebih lanjut, Palar menuliskan dalam bukunya Minahasa Benteng Terakhir NKRI (2009), di depan Gereja Sion Tomohon, tepat pada 8 Oktober 1945, Jenderal Indodaka (Endo), komandan pasukan Jepang, secara resmi menyerahkan komando militer, baik Rikugun (AD) maupun Kaigun (AL) kepada Letkol Muir. Setelah itu, pasukan Jepang digiring ke pusat konsentrasi Wangurer Bitung. Jumlah mereka sekitar 8.000 orang.

Pada 12 Oktober 1945, bertempat di R.K.Z. Marienheuvel (kini RS Gunung Maria), pemerintahan sipil diserahkan kepada pejabat-pejabat NICA Residen Coomans de Rooy dan wakilnya H.P.B. Wolrade. R.C.L. Lasut, Hukum Besar Tomohon, hadir sebagai perwakilan Indonesia.

Pasukan Letkol Muir, yang dikenal dengan sandi “Manado Force”, mendirikan markas di Tomohon, tepatnya di kompleks persekolahan Katolik yang pada masa Jepang dijadikan sekolah Kyoin Kanri Yoseisya. Manado Force sempat melakukan penyidikan terhadap tindakan para perwira Jepang yang dianggap melanggar Konvensi Jenewa. Mereka terbukti melakukan pelanggaran, dikategorikan bukan sebagai Prisoners of War (POW), melainkan War Criminals (penjahat perang), dan dikirim ke Morotai untuk diajukan ke Mahkamah Militer Australia. Laksamana Muda Hamanaka dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi di Morotai, Mayjen Endo dibebaskan dari tuntutan, sedangkan Komandan Kenpetai, Kapten Saito, ditembak mati di Tomohon karena melarikan diri. Hal ini dicatat oleh R.Z. Leirissa dalam bukunya. Kedatangan pasukan Australia juga disertai satu detasemen NICA yang dipimpin oleh Conica I.L. Coomans de Ruyter.

Leirissa menuliskan, kekuasaan pasukan Australia berakhir setelah kedatangan tentara Inggris yang memasuki Kalimantan Utara pada akhir Januari 1946. Berdasarkan kesepakatan internal, pada Februari 1946 Inggris harus sudah berada di wilayah Indonesia Timur.

Keluarnya pasukan Australia bersandi Manado Force tidak diikuti oleh detasemen NICA yang semula masuk bersama mereka. Sejak Manado Force meninggalkan Minahasa, NICA mendapat kebebasan penuh untuk menjalankan pemerintahan.

Sejak saat itu, de Ruyter yang menamakan dirinya residen, memindahkan kantor dan rumahnya ke Tomohon, tepatnya di kompleks RS Gunung Maria. Para pejabat teras NICA dan sejumlah perwira Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) mulai mendiami rumah-rumah di sepanjang jalan protokol dari Kakaskasen hingga pusat kota Tomohon, yang sebelumnya ditempati tentara Jepang.

De Vries, yang menyandang gelar Troepen Commandant Noord Celebes, juga memindahkan markasnya ke Tomohon, di bekas markas Jepang yang kini berseberangan dengan lokasi Universitas Kristen Indonesia Tomohon (UKIT).

Kekuatan KNIL saat itu cukup besar. Selain Kompi 7, terdapat pula bekas tentara KNIL yang baru dibebaskan dari tawanan perang Jepang. Mereka didata kembali dan disatukan dalam wadah bernama Leger Organisatie Centraale (LOC), dibagi dalam tiga kompi 141, 142, dan 143. Semua pasukan ini, bersama KNIL lainnya, langsung berada di bawah komando De Vries. Kompi 142 bermarkas di Tomohon.

“Penyerahan kekuasaan oleh Jepang kepada Sekutu memantik rasa nasionalisme kaum pergerakan, terutama para pemuda saat itu,” jelas Palar.

Namun, penguasa baru NICA, di depan Gereja Sion Tomohon mengumumkan sejumlah kebijakan provokatif. Di antaranya mengganti uang yang beredar menjadi uang NICA dengan perbandingan 40:1, menangkap orang-orang yang dianggap pro-Jepang, meniadakan pangkat sipil dan militer, mengembalikan posisi pegawai ke kedudukan per 10 Januari 1942, serta yang paling menyakitkan pelarangan menyanyikan Indonesia Raya dan pengibaran bendera Merah Putih.

“Saat itu banyak lumbung era Jepang yang tersebar, termasuk di Tomohon, dibuka dan dipergunakan untuk logistik tentara NICA beserta para pegawainya,” kenang Palar mengenai keadaan ekonomi kala itu.

Kondisi Manado yang masih porak-poranda menyebabkan Tomohon dijadikan pusat pemerintahan sementara. Semua berada dalam kendali NICA: militer, sipil, dan ekonomi masyarakat. Tidak ada lagi pekik kemerdekaan maupun pengibaran Merah Putih.

GMIM Sion Tomohon, tepatnya lapangan depan gereja. Menjadi tempat sentral ketika NICA mengumumkan atau menggelar upacara kemiliteran. Dokumentasi Kelung.id

Titik Balik Tomohon: Diplomasi dan Nyali di Meja Kongres

Pada masa Sam Ratulangi menjabat sebagai Gubernur Sulawesi yang berkedudukan di Makassar, ia mengirim surat ke Minahasa yang ditujukan kepada kaum muda. Surat bertanggal Desember 1945 itu ditulis dalam bahasa Belanda. Di dalamnya, ia menegaskan keyakinannya “bahwa perjuangan nasional ini akan dimenangkan.”

Dalam penggalan surat tersebut, Sam Ratulangi menulis “Perjuangan ini kami laksanakan melalui cara diplomasi. Kami tidak membenci orang Belanda, mereka boleh tinggal di sini, mereka bisa menjadi kaya di sini tanpa diganggu. Tetapi kekuasaan diplomatik, kekuasaan untuk memerintah harus berada dalam tangan kita, karena ini adalah tanah air kita. Ini adalah tanah air yang diberi Tuhan kepada nenek moyang kita, kepada kita, dan kepada turunan kita. Melalui pekerjaan jasmani dan rohani kita akan membangun bangsa dan tanah air kita. Inilah yang harus kalian ingat. Merdeka.”

Surat tersebut kemudian ditemukan oleh Kepala Kantor Cabang Manado dari Netherlands East Indies Forces Intelligence Service (NEFIS), ditandatangani oleh G.W. Bruggink, dan diteruskan kepada Direktur NEFIS di Batavia dalam bentuk salinan.

“Waktu itu di Tomohon, sebagai reaksi terhadap bentuk provokatif dari NICA, sekelompok anak muda Tomohon pada tanggal 28 Oktober 1945 membentuk satu perkumpulan yang mereka namakan BPNI atau Barisan Pemuda Nasional Indonesia cabang Tomohon,” jelas Ben Palar.

Mereka dikoordinir oleh Eddy Mongdong dan Lexy Anes, dengan anggota Mus Rumayar, Silvester Goni, serta Daud Toreh. Sebelumnya, BPNI telah terbentuk di Manado dan kemudian diikuti oleh Tomohon. Dalam perkembangannya, BPNI Tomohon menjadi pilar utama perjuangan.

Ketika perayaan hari ulang tahun negeri Tomohon yang ke-100 diinisiasi oleh R.C.L. Lasut (Gunco atau Hukum Besar Tomohon) pada 16 Desember 1945, BPNI mengadakan rapat di rumah Mongdong, Talete. Saat itu, upacara dan berbagai perayaan dipusatkan di lapangan Walian, dihadiri kurang lebih 15.000 masyarakat dari 22 desa.

Dalam rapat tersebut, BPNI membahas informasi yang masuk dari para perantau yang mulai kembali ke kampung halaman. Informasi itu menyebutkan bahwa Proklamasi Kemerdekaan telah dilakukan oleh Soekarno-Hatta, Indonesia dibagi menjadi delapan provinsi baru, dan Sulawesi dipimpin oleh tokoh Minahasa, Sam Ratulangi. Berita-berita ini sangat memengaruhi semangat nasionalisme para pemuda, yang sebelumnya tidak mengetahui karena terbuai dengan kedatangan NICA.

Saat itu pula, sebagaimana ditulis H.B. Palar dalam bukunya, BPNI Tomohon memutuskan, Proklamasi Kemerdekaan harus direalisasikan di seluruh Sulawesi Utara dan atau Minahasa. Serta revolusi kemerdekaan harus segera diwujudkan.

BPNI Tomohon menjadi simbol intelektualitas sekaligus spirit patriotisme pemuda Tomohon. Sebagian dari mereka pernah tergabung dalam Buteisingkai (Pasukan Pembela Tanah Air). Sebagian lainnya adalah anak-anak pegawai NICA dan anggota KNIL, dengan latar belakang pendidikan yang cukup serta menguasai bahasa Belanda. Ada pula faksi pemuda yang berada dalam sistem pemerintahan, yang membantu secara diam-diam dengan membocorkan informasi internal, baik dokumen maupun lisan.

NEFIS, badan intelijen pemerintah Hindia Belanda, tampaknya bekerja dengan teliti. Mereka berhasil membaca pergerakan BPNI. Rencana para tokoh BPNI untuk mengibarkan Merah Putih di tiang bendera dalam perayaan Verbond 10 Januari 1946 akhirnya bocor. Pada 9 Januari, Chris Pontoh, John Rahasia, Ben Wowor, Louis Paat, dan lainnya diringkus serta dijebloskan ke penjara.

Atas dasar itu, NICA berinisiatif membendung arus konsolidasi pemuda dengan merencanakan satu wadah dan forum bagi mereka.

“Para pemuda waktu itu, selain di BPNI, juga terkonsolidasi di jaringan gereja. Seperti Pemuda GMIM, Pemuda Katolik, KGPM (Kerapatan Gereja Protestan Minahasa), serta jaringan organisasi pemuda lainnya. Mereka semua diundang dalam satu pertemuan yang dinamakan Kongres Pemuda di Kinilow,” kata Palar.

Dodikjur Rindam XIII/Merdeka, dahulu adalah bekas markas militer Jepang selanjutnya NICA.
Lokasi pelaksanaan Kongres Pemuda Kinilow.

Dalam kongres itu muncul dua faksi besar. Satu kubu nasionalis yang dikomandoi oleh Chris Pontoh datang dengan tujuan menggagalkan kongres, sementara kubu pemuda gereja terkesan polos terhadap situasi politik saat itu. Kekacauan pun terjadi sejak awal pembukaan, ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Akhirnya, kongres terpaksa ditutup tanpa hasil.

Menurut Maxi Tiwow, seorang pemuda nasionalis asal Taratara yang menjadi peserta kongres, sebagaimana dikutip dalam buku Ben Palar, ia mengatakan “Suasana sudah kacau, hampir terjadi adu fisik!”

Diskusi Merah Putih 14 Februari & Semangat Orang Tomohon, 17 Februari 2023. Dokumentasi B.M. Lapong

Bagaimana Pemuda Tomohon Hari Ini?

Dalam diskusi bertajuk “Peristiwa Merah Putih 14 Februari 1946 dan Semangat Orang Tomohon” yang diselenggarakan oleh Barisan Pemuda Adat Nusantara Tomohon tanggal 1 Februari 2023, Ivan Kaunang, menegaskan bahwa peristiwa heroisme ini merupakan sebuah fragmen sejarah yang disebut sebagai “perebutan kekuasaan yang senyap.” Di balik kesenyapan itu, lahirlah deretan pahlawan besar seperti B.W. Lapian dan Ch.Ch. Taulu. Peristiwa ini dimulai dari aksi berani para pemuda di bawah pimpinan John Rahasia yang bergerak sejak 10 Februari, meski dibayangi ancaman penangkapan oleh NICA. Puncaknya terjadi di Tangsi Militer Teling, Manado. Efek domino dari keberanian di Teling segera merambat ke Tomohon dan seluruh tanah Minahasa, di mana setiap tangsi dan kantor tentara Belanda dilucuti sebagai penegasan bahwa Proklamasi RI telah tegak berdiri di daerah.

Namun, nilai sejarah yang begitu heroik kini berada di ambang kepunahan karena proses pewarisan yang dianggap tidak berkelanjutan. Pendidikan sejarah saat ini cenderung terjebak di ruang akademis, sementara esensi substansialnya belum tercermin dalam sikap dan etos kerja sehari-hari.

Sejarawan Universitas Sam Ratulangi ini menekankan pentingnya integrasi nilai secara menyeluruh. “Pewarisan nilai harus holistik, tidak terbatas hanya pada ruang-ruang akademis saja. Tetapi harus terlihat secara substansial dari efek-efek sikap yang ditunjukkan oleh seluruh komponen bangsa, mulai dari pemerintah hingga institusi pendidikan,” tegas Kaunang.

Kini, pemerintah Sulawesi Utara menyiapkan peringatan dengan upacara, teatrikal, olahraga, dan kegiatan budaya. Namun, menurut Kaunang, “Kegiatan ini belum tersosialisasi secara masif. Peringatan harus berkelanjutan, melibatkan sekolah, lembaga, dan pemerintahan tingkatan lainnya agar tidak berhenti sebagai seremonial semata.”

Ia berharap agar peringatan tahun-tahun mendatang tidak hanya menjadi agenda lingkaran pemerintahan, tetapi juga menjadi gerakan akar rumput yang melibatkan sekolah-sekolah dan berbagai lapisan administratif. Tujuannya jelas agar nilai patriotisme, gotong royong, dan rasa senasib sepenanggungan kembali mendarah daging pada generasi muda.

“Nilai-nilai perjuangan bangsa saat ini hampir tak terwarisi ke generasi muda dalam berbagai aspek kehidupan. Harusnya nilai ini terwarisi, sehingga dimanapun mereka berada, akan terlihat jelas bahwa mereka adalah bangsa pejuang melalui setiap tindak laku dan etos kerjanya,” tutup Kaunang, memberikan pesan reflektif bagi masa depan.

Di tempat yang sama, dalam diskusi yang dilaksanakan di Aula Kelurahan Tumatangtang, Rikson Karundeng, mengatakan “Peristiwa Merah Putih 14 Februari 1946 tidak akan lepas dari peran para pemuda. Semangat, keberanian, inisiatif dan kecerdasan mereka benar-benar terlihat jelas dalam perjuangan itu. Ini yang perlu menjadi teladan para pemuda hari ini. Jadi, jangan lagi hanya sibuk urus perayaan Valentin saat 14 Februari.” 

Menurutnya, 14 Februari momentum penting bagi para pemuda di Minahasa, termasuk kota Tomohon, untuk mengenang, merefleksikan Peristiwa Merah Putih. “Ini waktu yang tepat bagi kita untuk mengingat, merefleksikan, menyerap semangat dan mengambil tongkat perjuangan yang telah dimulai Derek Kapoyos, Ben Wowiling, Tommy Mantow, Eddy Mongdong, Lexy Anes dan pemuda Tomohon luar biasa lainnya,” pesannya.